Aceh






Bali






Read the rest of this entry »

Pariaman Laweh

Luhak Agam – Maninjau dan Bukittinggi

Luhak Tanah Datar – Nagari Andaleh dan Batusangkar

Luhak Lima Puluh Koto – Lembah Harau dan Payakumbuh

Solok dan Singkarak

Sawahlunto

 

Hari ini mungkin menjadi ujung dari sebuah cerita yang berawal empat tahun lalu. Sebuah kelalaian, kebodohan dan kecelakaan sejarah yang harus ditebus dengan harga yang cukup mahal.

Singkat cerita, lima tahun yang lalu anak pertama saya lahir di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Kelalaian kami adalah tidak segera mengurus Akte Kelahiran nya. Saya menunda hingga 8 bulan setelahnya karena dulu saya membuat akte pada usia 11 tahun dan tidak ada masalah.

Kebodohan kami dimulai dari keputusan mempercayakan urusan pembuatan akte ini kepada seorang petugas kantor desa (sebut saja calo premium). Dengan alasan kesibukan dan kebetulan kami juga warga perumahan baru, dimana saat itu belum terbentuk RT/RW, menurut hemat kami menggunakan jasa seharga 300.000 itu cukup masuk akal.

Drama dimulai dari kedatangan sang petugas ke rumah, menyampaikan bahwa kami sudah melanggar Undang Undang Kependudukan. Berdasarkan UU kekinian itu, akte kelahiran harus diurus paling lambat 6 bulan setelah kelahiran anak. Jika terlambat konsekuensinya adalah mengajukan sidang dulu ke Pengadilan Negri dengan biaya perkara dan denda yg cukup besar plus serangkaian prosedur yang cukup rumit. Kami mengangguk-angguk saja tanpa harapan. Disinilah petugas tersebut menawarkan ‘jasa istimewa’ yaitu menyulap pemberkasan sehingga terlihat tidak terlambat. Dia mengaku punya kenalan dengan orang dalam Dinas Catatan Sipil Kab.Bogor. Intinya saya tidak perlu pusing urusan pengadilan. Harga yang diminta untuk jasa istimewa ini adalah 800.000 rupiah, wow.

Kami menunggu cukup lama hingga petugas tadi mengantar akte ke rumah 3 bulan kemudian. Di sinilah kami mengetahui ada kecelakaan sejarah, tempat lahir yang seharusnya Jakarta tertulis Bogor di akte kelahiran. Bagaimana bisa? Kami protes keras minta hal ini diperbaiki segera. Petugas beralasan ini sudah sesuai peraturan, tempat lahir menyesuaikan dengan alamat KTP orang tua, begitu dalihnya. Kami tetap tidak terima dan akhirnya petugas ini setuju untuk kembali ke Catatan Sipil, minta perbaikan. Tiga bulan kemudian dia datang dan berkata, data tidak bisa diubah lagi. Belakangan baru kami tahu kalau data tidak bisa diubah lewat satu minggu setelah akte dikeluarkan, setiap perubahan harus lewat penetapan pengadilan. Kami juga akhirnya tahu bahwa petugas sialan ini ternyata tidak pernah pergi ke Catatan Sipil dan akte terlambat diberikan kepada kami. Kami terpaksa menerima akte seharga 800.000 yang cacat sejarah.

……

Perlu waktu yang cukup lama bagi kami untuk memutuskan perbaikan data tempat lahir anak pertama kami. Kami menimbang-nimbang apakah perbaikan itu worthed mengingat prosedurnya cukup panjang, belum lagi biaya perkara yang harus dibayar sebesar 800.000 (lagi!). Sebenarnya bukan soal gaya-gayaan ingin punya anak dengan tempat lahir Jakarta, namun lebih kepada rasa kebenaran yang tercederai.

Proses perbaikan akta ini dimulai dari pengumpulan informasi data yang harus disiapkan dan prosedurnya. Orang tua saya sangat berperan pada tahapan ini karena untuk bepergian Cileungsi-Cibinong kerap butuh satu hari penuh untuk satu urusan, sedangkan saya tidak bisa sering-sering minta cuti. Bapak saya nyaris empat kali bolak balik ke Cibinong karena kebiasaan birokrasi kita yang mencicil informasi kekurangan syarat satu demi satu. Saya merasa amat kasihan melihat letihnya ayah saya setiap pergi ke pusat pemerintahan Kabupaten Bogor ini.

Setelah semua syarat lengkap antara lain fotokopi ktp, kk, akte, surat nikah, surat keterangan lahir yang harus dimaterai dan dilegalisir kepala kantor pos, saya pun menghadap ke petugas khusus di Dinas Catatan Sipil. Beliau menawarkan saya untuk membuat SKTM supaya biaya perkara dapat dibebankan kepada negara. Konsekuensinya sidang akan berlangsung secara kolektif pada persidangan keliling.

Saya mengambil opsi ini karena saya merasa tidak mampu untuk membayar kesalahan yang tidak saya perbuat.

Singkat cerita saya mengambil cuti satu hari untuk persidangan di sebuah aula kecamatan yang ditunjuk sebagai tempat sidang keliling. Hari itu diputuskan secara perdata bahwa putri pertama saya benar lahir di Jakarta berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Saya dibebaskan dari biaya perkara berkat SKTM yang saya ajukan. Yang mengejutkan, ternyata hasil perubahan dan penetapan pengadilan bukanlah penerbitan akte kelahiran baru melainkan hanya selembar kertas HVS putih yang menyatakan tempat lahir berubah dari Bogor menjadi Jakarta berdasarkan penetapan pengadilan perdata nomor sekian. Lembaran ini bernama Catatan Pinggir dan distempel dengan cap Dinas Kependudukan. Saya nyaris tak percaya dan sempat protes ke hakim, mengapa susah sekali untuk mendapatkan akte baru. Jawabannya, begitulah perintah Undang-Undang. Saya hanya masygul mendapati perjuangan yang meletihkan ini hasilnya hanya selembar kertas HVS mirip undangan rapat RT. Untunglah dokumen ini berkekuatan hukum tetap.

Jadi hari ini saya kembali ke kantor Kecamatan Cileungsi untuk perubahan data Kartu Keluarga, penyesuaian tempat lahir anak saya dari Bogor menjadi Jakarta. Tadinya saya berpikir dengan menunjukkan penetapan pengadilan dan legalisir akte dari Catatan Sipil semua bisa selesai. Ternyata pihak kecamatan masih butuh surat pengantar dari kantor desa sebagai arsip bagi mereka. Saya benar-benar bingung dengan birokrasi negeri ini. Dari bawah dilempar ke atas, setelah jadi dilempar lagi kebawah dengan alasan yang tidak jelas.

Singkat cerita saya mengalah dan memacu kendaraan menuju kantor desa tempat semua cerita ini dimulai.
Apa jawab petugas desa setelah saya minta surat pengantar dan menunjukkan penetapan pengadilan. “bapak sudah buat surat pengantar dari RT belum?”
Jawaban sekenanya ini sungguh membuat saya emosi, dan saya pun menumpahkan kisah ini di hadapan mereka. Betapa kesalahan yang mereka buat menyusahkan saya selama hampir setengah tahun.
….
Akhirnya surat pengantar pun diberikan, saya kembali ke kecamatan, KK dijanjikan jadi dua hari kemudian.
Selesai?
Saya belum tahu juga, yang jelas tempat lahir anak saya masih tertulis Bogor di aktenya yang tidak berubah. Saya mengakali dengan membuat fotokopi akte dan catatan pinggir yang berdampingan dalam satu halaman, untuk jaga-jaga terhadap kesalahan input data yang masih mungkin terjadi di masa depan.

Inilah harga dari sebuah kebenaran, dan juga kesalahan.

The End.

Saya terpaksa menulis artikel ini karena merasa terpanggil untuk meluruskan opini-opini tak berdasar tentang Minangkabau yang disajikan secara sporadis oleh seorang pencari sensasi seperti Sutomo Paguci. Yang bersangkutan katanya tinggal di Padang dan merasa amat paham tentang dinamika masyarakat Minangkabau sehingga dengan pedenya mengatakan sikap penolakan masyarakat Minangkabau atas film Cinta Tapi Beda adalah karena etnik ini berada dalam cengkraman pola pikir wahabisme. Yang bersangkutan menambal bualannya dengan beberapa sumber yang kemudian dijahit secara compang-camping agar terasa ilmiah. Logika yang hendak dia bangun adalah “Minangkabau dahulunya beradab , kemudian datang paham Wahabi dari tanah Arab, yang kemudian mengubah orang Minang menjadi radikal, biadab dan intoleran seperti ditunjukkan dalam kasus penolakan CTB”. Sebagai seorang pencari sensasi, yang bersangkutan boleh saja berjualan seperti tukang obat, namun orang lain yang tahu faktanya tentu tidak sedikit. Ada ribuan orang yang saat ini mengkaji sejarah Minangkabau dan Perang Paderi. Mereka membuka dan membaca literatur-literatur sejarah dengan serius dan ilmiah, menelusuri sumber-sumber primer di lapangan dan bekerjasama dengan para filolog di Universitas Leiden Belanda. Tentu kapasitas mereka lebih dari cukup bila dibandingkan dengan seorang halusinator semacam Sutomo Paguci.

Berikut saya coba menyajikan secara singkat saja point-point penting tentang Islam, Perang Paderi dan isu Wahabisme di Minangkabau. Jika ingin mengetahui lebih detail saya akan pecah menjadi topik-topik tulisan jika diperlukan. Penjelasan dibawah ini bukan semata opini saya namun berangkat dari hasil kajian sejarah yang dilakukan para aktivis sejarah Minangkabau dari kalangan akademisi dan praktisi pada beberapa grup diskusi. Read the rest of this entry »

Image

Kalau anda sering memperhatikan, dalam dua tahun belakangan ini semakin banyak wajah-wajah bangsa asing yang berkeliaran di Indonesia, khususnya di seputaran Jabodetabek. Dari cara berpakaiannya tampak jelas mereka bukan turis. Mereka berpakaian ala karyawan kantor di Indonesia. Sebagian masih membiasakan diri memakai jas, namun sebagian besar telah menyesuaikan diri dengan kemeja lengan pendek tipis, tanpa dasi dan berbusana batik pada hari-hari tertentu.

Mereka pun naik busway, kopaja, ojek bahkan kadangkala angkot sekelas mikrolet. Mereka pun makan ditempat orang Indonesia makan, bukan di restoran sebagaimana layaknya ekspatriat. Sejauh yang mereka mampu mereka menyesuaikan diri dengan kaum pekerja lain yang mencari makan di Jakarta. Tidak alergi dengan macet, hujan, becek dan segala macam kesemrawutan ala Jakarta lainnya.

Pada akhir pekan mereka semakin mudah ditemukan di pusat-pusat perbelanjaan, bersama keluarga mereka. Bukan hanya di mall-mall pusat kota namun dapat dengan mudah ditemukan di Cibubur, Bekasi, Karawaci bahkan Bogor dan Depok. Mereka datang dari berbagai ras dan penjuru dunia. Yang tampak sangat signifikan peningkatannya adalah orang India, kemudian ras Kaukasia dengan beragam macam bahasa. Tidak sedikit pula orang Timur Tengah yang doyan pergi ke Bioskop dan Mall-mall, dari yang kemungkinan berasal dari negara Arab Teluk dengan kebiasaan bercadar dan berbelanja secara berombongan dengan pakaian hitam-hitam, sampai yang kemungkinan berasal dari negara Arab Levant (Syria, Lebanon) yang lebih terbuka, mereka biasanya berbicara dengan volume agak keras dan berpakaian ala bule, laki-laki dan perempuan.

Beberapa bangsa keturunan Afrika pun semakin mudah ditemui sekarang di kawasan perkantoran. Kalau dulu memang mereka rata-rata terkonsentrasi di Tanah Abang, berniaga pakaian dan garmen serta sesekali narkoba, kebanyakan dari negara-negara Afrika Barat semacam Ghana dan Nigeria. Sebagian mereka ada juga yang berprofesi pemain bola impor yang dengan mudah terlihat di Senayan. Namun orang kulit hitam di kawasan perkantoran ini lebih berciri African American, terlihat dari logat bahasa Inggris yang digunakan dan selera berpakaian.

Kalau kita lebih jeli lagi, kita bisa mendengarkan bermacam-macam bahasa sekarang ketika berpapasan dengan sekelompok orang kulit putih, atau secara tak sengaja mendengar mereka sedang menelepon. Bahasa Italia dan Spanyol kerap terdengar, serta beberapa bahasa yang tidak begitu saya kenali, mungkin saja Russia, Turki atau Yunani. Sedangkan bangsa-bangsa Asia Timur mungkin kita tidak begitu menyadari tingkat keasingannya karena ciri mereka yang hampir sama dengan saudara-saudara kita etnik Tionghoa Indonesia. Sesekali mungkin kita bisa identifikasi bahwa mereka ternyata orang Jepang atau Korea. Perlu diketahui orang Korea masih merupakan bangsa asing dengan populasi terbanyak di Indonesia, bisa dibuktikan dengan banyaknya restoran komunitas milik mereka.

Fenomena apakah sebenarnya ini? Apakah semakin memburuknya kondisi ekonomi di Benua Eropa telah meningkatkan aliran pekerja asing ke Indonesia? Orang-orang asing ini sekarang ada dimana-mana, hampir di setiap gedung perkantoran dengan bermacam-macam bidang industri. Jikalau dahulu mungkin hanya di sektor telekomunikasi dan manufaktur, sekarang bidang perbankan, marketing, media, pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya telah dimasuki oleh mereka.

1131122p

Mungkin kita boleh bangga atas diliriknya Indonesia khususnya Jakarta sebagai kota ekonomi dunia yang cukup ramah dan aman bagi para ekspatriat. Namun sedikit banyaknya tentu kita khawatir pula akan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi anak bangsa sendiri. Saat ini sebenarnya tidak ada perbedaan skill yang cukup signifikan antara orang asing dan orang Indonesia. Masalah penguasaan bahasa Inggris yang pada beberapa dekade yang lalu menjadi pengganjal bagi orang Indonesia, sekarang sudah tidak menjadi kendala lagi. Generasi kelahiran 1990an dan 1980an akhir sangat fasih berbahasa Inggris. Saat ini mereka sedang mengantri memasuki dunia kerja baik di pasar domestik maupun internasional. Inilah bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia yang seharusnya dapat dikapitalisasi untuk mempercepat kemajuan bangsa.

Namun mampukah mereka bersaing dengan para ekspatriat yang semakin membanjiri pasar kerja dalam negeri. Bagaimana cara yang baik dan elegan untuk menyikapi hal ini? Saya tunggu komentar, saran dan cerita anda.

 

Salam Damai Indonesia.

PPL2014

KPU akhirnya mengumumkan bahwa Pemilu Parlemen 2014 hanya akan diikuti oleh 10 partai politik saja. Mereka adalah 9 partai pengisi parlemen saat ini yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PAN, PPP, PKS dan PKB – ditambah dengan sebuah partai politik baru yaitu Partai NasDem. Walau demikian KPU masih menerima keberatan dari partai-partai yang tidak lolos verifikasi faktual dengan mempersilahkan mereka mengajukan keberatan ke Bawaslu.

Otomatis keputusan KPU ini menyingkirkan beberapa partai kecil namun cukup kuat seperti Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera dan PNBK. Selain itu partai baru seperti Partai SRI juga harus membuang harapannya untuk membuang suara.

Sistem multipartai memang merupakan salah satu konsekuensi dari demokrasi. Tujuan utamanya adalah bagaimana semua rakyat merasa terwakili di parlemen yang pada akhirnya diharapkan dapat efektif menyuarakan aspirasi mereka. Namun terlalu banyak partai juga tidak efisien lantaran isu yang mereka bawa tidak terlalu berbeda juga. Logikanya penyederhanaan jumlah partai tentu diharapkan dapat menjadi solusi yang menengahi antara efisiensi biaya politik dan hakikat demokrasi itu sendiri.

Namun sudah bijakkah penyederhanaan dengan sistem seleksi ini? Sudah adil dan demokratiskah? Sudah mewakili representasi rakyat kah 10 partai ini? Ini yang perlu kita kaji lebih dalam.

10 Partai Politik yang lolos seleksi ini pada hakikatnya dapat kita golongkan menjadi 4 partai saja berdasarkan tinjauan ideologis dan historis:

  1. Partai Ultranasionalis yaitu PDIP dan Gerindra
  2. Partai Nasionalis Tengah yaitu Golkar, Demokrat, Hanura dan NasDem
  3. Partai Islam eks PPP yaitu PAN, PKB dan PPP sendiri
  4. Partai Islam Transnasionalis yaitu PKS

Secara kasat mata terlihat mereka adalah pemain-pemain lama di masa orde baru yaitu pecahan dari PDI, Golkar dan PPP. PKS dikatakan tidak termasuk golongan 3 partai lama karena partai ini awalnya dilahirkan oleh aktivis Lembaga Dakwah Kampus (Usroh) yang selama orde baru belum berani terjun ke dunia politik praktis.

Jadi secara Ideologis 10 partai itu hanya mewakili dua aliran yaitu Islam dan Nasionalis. Pada kenyataannya masih ada ceruk ideologis lain yang belum terwakili yaitu Partai Kristen dan Partai Liberal.

Namun apakah penggolongan Ideologis ini tidak terlalu kuno, sedangkan abad 21 yang kita jalani sekarang sudah lama meninggalkan abad Ideologis yaitu paroh pertama abad 20 yang ditandai dengan bangkitnya ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Marxisme dan Nasionalisme. Abad 21 adalah abad yang borderless, fokusnya adalah ekonomi dan lingkungan, walaupun di beberapa sudut dunia isu sektarian masih dianggap relevan.

Diluar aspek Ideologis masih ada alasan lain bagi manusia untuk berserikat dan berkumpul, diantaranya aspek profesi dan aspek agenda. Contohnya adalah Partai Pekerja dan Partai Hijau. Agenda partai aliran non-ideologis ini lebih praktis dan menyentuh kebutuhan dasar bumi dan manusia. Namun kenapa Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Lebih 60 tahun merdeka kita masih melestarikan politik aliran yang tidak menjawab kebutuhan.

Seharusnya 10 Partai peserta pemilu itu cukup disederhanakan menjadi:

  1. Partai Ultranasionalis
  2. Partai Nasionalis Tengah
  3. Partai Islam Nasionalis
  4. Partai Islam Transnasionalis
  5. Partai Kristen
  6. Partai Katholik
  7. Partai Liberal
  8. Partai Pekerja (Partai Buruh)
  9. Partai Hijau
  10. Partai Sosialis

Bagaimana menurut Anda?

1357584305534776925

Provokatif kah judul artikel diatas? Bisa ya bisa tidak, tergantung dari mana anda menilainya, kalau saya sebagai free thinker menganggapnya biasa saja. Nanti anda juga tahu apa sebenarnya yang saya maksud. Bernuansa SARA-kah artikel ini? Oh jelas, kalau soal ini saya tidak akan menafikannya. Tapi barangkali kita semua sepakat bahwa masalah SARA itu justru harus dibahas secara terbuka sehingga kita bisa saling menerima dan saling memahami satu sama lain yang akan berbuah toleransi dan saling menghargai. Percuma juga kan kalau alergi ngomongin SARA terang-terangan namun saling hujat dengan bahasa tidak terpelajar di forum-forum komentar.

Baiklah, sekian pembukaan artikelnya, semoga tidak ada yang kaget lagi. Sekarang saya beranjak kepada isi cerita, yaitu fenomena yang menghebohkan banyak masyarakat Minangkabau baik di Sumatera Barat maupun di seantero dunia perantauan mereka baik di dalam maupun di luar negeri.

Masyarakat Minangkabau tiba-tiba gempar dalam dua minggu belakangan ini. Mereka berkicau di hampir semua forum dan kanal social media tentang sebuah film yang meresahkan mereka. Cinta Tapi Beda, karya terbaru sutradara Hanung Bramantyo dan produser Raam Punjabi telah membuat masyarakat Minangkabau tersentak. Mereka merasa zona nyamannya telah diusik dengan semena-mena oleh Hanung dengan alasan kebebasan berekspresi. Bagaimana bisa?

Penyebabnya adalah keberadaan salah satu tokoh utama dalam film itu yang bernama Diana, seorang gadis asal Padang yang merupakan penganut Katholik taat dan berwajah sangat Indonesia. Tokoh ini muncul dengan simbol-simbol arsitektur Minang yaitu Rumah Gadang, dialek Minang dan nuansa lain yang dibangun seolah-olah dia adalah gadis dari etnik Minangkabau. Hanya saja dia tidak beragama Islam sebagaimana jamaknya etnik Minangkabau. Diana beragama Katholik dan dibesarkan oleh keluarga yang gemar makan hidangan babi rica-rica.

Sebenarnya Hanung mungkin sadar juga untuk bermain api karena dia menggunakan istilah gadis asal Padang bukan gadis Minangkabau. Apa bedanya? Nah ini dia. Bagi orang di luar Sumatera Barat, Padang dan Minangkabau adalah hal yang identik, bahkan sebagian besar perantau Minangkabau sudah menerima saja diidentifikasi sebagai orang Padang (istilah yang sebenarnya salah kaprah). Namun bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, orang Padang belum tentu berasal dari etnik Minangkabau. Ia bisa saja etnik Tionghoa, etnik Nias, etnik Mentawai, etnik Batak, etnik Arab dan bahkan etnik India (Keling). Orang Minangkabau tidak terlalu mengurusi agama yang dianut oleh etnik-etnik selain Minangkabau itu. Padang adalah kota multi etnik dengan tingkat toleransi antar etnik dan agama yang cukup baik. Orang Tionghoa biasanya beragama Katholik, Protestan atau Konghucu dan Buddha. Sedangkan Nias dan Mentawai rata-rata beragama Protestan. Sedangkan India beragama Hindu dan Islam. Kalau orang Minangkabau? Jangan ditanya, mereka akan menjawab 100% Islam.

Mungkin etnik lain akan mempertanyakan, masa iya bisa dijamin kalau Minangkabau itu 100% Muslim. Jawabnya adalah konsep yang dianut masyarakat Minangkabau itu yang mengkaitkan etnisitasnya dengan agama Islam, dalam bahasa mereka “Adat bersendi syariat, Syariat bersendi Al-Qur’an (ABS-SBK)”. Konsep yang mereka anut ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang Minangkabau yang keluar dari agama Islam, tidak dianggap orang Minangkabau lagi secara adat, walaupun secara genetik ia masih 100% Minangkabau. Hak-hak adatnya akan gugur, warisannya akan hilang dan dia dibuang dari keluarga. Kejam? Boleh saja anda berpendapat begitu, namun itulah keputusan bersama masyarakat Minangkabau secara musyawarah mufakat, dan ketentuan ini sudah mendarah daging bagi mereka. Minangkabau itu harus Islam, bukan Islam sudah pasti bukan Minangkabau. Sejak awal terciptanya etnis Minangkabau memang tidak mendasarkan dirinya kepada keturunan (genealogis) namun kepada konsep ideologis yang disebut Adat, yang pada kemudian hari mendapat unsur baru yaitu agama.

Inilah realita psikologi sosial yang diamini oleh masyarakat Minangkabau. Dalam komunitas negara yang bernama Indonesia ini tentunya orang Minangkabau berhak untuk diakui keunikannya ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka tentu berharap orang di luar etnik Minangkabau memahami hal ini dan menghargai, sebagaimana mereka menghargai komunitas lain.

Batas inilah yang dilangkahi oleh Hanung Bramantyo yang dengan sembrono mengkampanyekan hal-hal yang bertentangan dengan psikologi sosial masyarakat Minangkabau. Wajar saja mereka protes keras bahkan terakhir sudah mengajukan gugatan hukum. Sejatinya orang Minangkabau itu cukup toleran, jarang terdengar ada konflik agama dan etnik di Ranag Minang. Mungkin mereka tidak akan terlalu perduli dengan tema-tema film Hanung seperti “tanda tanya” atau tema-tema nikah beda agama. Tetapi ketika Hanung sudah mengacak-acak dan tidak menghormati konsensus budaya mereka, apalagi Hanung ini bukan orang Minang, maka mereka serempak bersuara.

Kasus Hanung ini merupakan pelajaran yang bagus dan ujian bagi pluralitas dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Setiap kebebasan itu haruslah disertai tanggung jawab. Untuk apa kita bebas-bebasan namun malah merusak kedamaian. Realitas sosial boleh diangkat dan tidak baik juga untuk ditutup tutupi, namun kebohongan sosial tentu tidak dapat diterima akal sehat. Di atas semua itu sikap saling memahami, saling menghargai dan saling menerima adalah kunci bagi tetap merekatnya hubungan kita sebagai sebuah bangsa yang sedang berproses.

Untuk Hanung, semoga kedepan semakin bijaksana dan cerdas melakukan analisa. Membuat film Perempuan Berkalung Surban mungkin boleh-boleh saja, tapi Minangkabau Berkalung Salib? Ehm, sebaiknya jangan dicoba.

Salam Damai Indonesia.

Translate to

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 76 other followers

Categories

RSS Kompasiana Fadz

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Visitor Locations

MARAWA

Blog Stats

  • 295,427 hits
%d bloggers like this: