“Tulisan berikut ini kebetulan menyangkut sebuah etnik (dimana saya adalah salah seorang anggotanya). Walaupun ia masuk kategori Homeland, namun tujuan penulisannya bukanlah dimaksudkan Untuk Kalangan Sendiri. Semoga dapat juga menjadi pengetahuan umum bagi pemirsa diluar etnik saya”

Nagari adalah satuan wilayah terkecil di Minangkabau (daerah asal etnik Minang). Ia yang jumlahnya sekarang sekitar 600-an merupakan unit-unit otonom yang mandiri dalam Konfederasi Minangkabau. Kalau dilihat dari sisi luas wilayahnya, perbandingan diantaranya juga bagaikan negara-negara di dunia. Ada yang mini lagi terkenal seperti Nagari Koto Gadang yang luasnya hanya seluas kelurahan, ada pula yang luas seperti Nagari Batipuah yang areanya mencakup hampir 50% wilayah Kabupaten Tanah Datar atau Nagari Pauah yang menguasai 40% wilayah administratif Kota Padang.

Nagari-nagari kecil lazim bersekutu membentuk federasi nagari tergantung kebutuhan (biasanya bermotifkan ekonomi atau pertahanan), misalnya Federasi Nagari Bandar Sepuluh yang beranggotakan 10 nagari. Saat ini wilayahnya secara administrasi masuk Kabupaten Pesisir Selatan. Ada pula federasi yang berlandaskan ideologi yang dikenal dengan istilah lareh atau kelarasan di Minangkabau.

Nagari-nagari ini dahulunya tersebar di seluruh Konfederasi Minangkabau yang mencakup Sumatera Barat sekarang (kecuali Kepulauan Mentawai), sebagian Riau Daratan, sebagian Jambi, sebagian Bengkulu, Sumatera Utara bagian selatan dan Negeri Sembilan, Johor serta Selangor di Semenanjung Malaya. Bentuk-bentuk serupa nagari juga ditemui di daerah perantauan/koloni etnik Minang dalam skala besar seperti di Aceh Selatan dan Aceh Barat.

Dalam perjalanannya, nagari juga mengalami pasang surut dan perubahan. Dari segi wilayah ada yang jatuh ke pihak lain seperti Johor yang jatuh ke koloni etnik Bugis dan Selangor yang pada akhirnya berada dibawah pemerintahan etnik Melayu. Dalam kasus ini umumnya nagari-nagari tersebut bermetamorfosis dan meyesuaikan diri dengan sistem ketatanegaraan yang baru. Perubahan juga banyak terjadi pada nagari-nagari di luar wilayah Sumatera Barat sekarang.

Dilihat dari dalam, khususnya dari segi sistem pemerintahan, nagari juga selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahannya ibarat perusahaan keluarga yang bermetamorfosis menjadi MNC setelah beberapa lama. Dahulunya, nagari ini dipimpin secara kolektif oleh penghulu suku (semacam ketua klan). Jadi nagari sendiri juga merupakan federasi suku/kaum. Suku dalam konteks ini berbeda terjemahannya dengan marga yang dipakai oleh etnik Batak (walaupun diluar daerah sering dianggap sama). Suku (misalnya Piliang atau Chaniago) menunjukkan hubungan kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu. Sedangkan marga (misalnya Panjaitan) menunjukkan hubungan kekerabatan seseorang yang dahulunya berasal dari kampung/huta yang sama. Marga diturunkan menurut garis bapak.

Karena suku ini tidak identik dengan suatu daerah/wilayah, maka di setiap nagari biasanya ada perwakilan suku. Karena itulah jumlah nagari lebih banyak daripada jumlah suku. Sekilas terlihat sedikit kompleks karena seorang etnik Minang secara klan akan terikat kepada sukunya, sedangkan secara wilayah ia terikat pada nagarinya. Implikasinya ketika seorang etnik Minang bermigrasi ke suatu nagari, maka dia terlebih dahulu harus menepati (melapor) pada penghulu suku (yang suku-nya sama dengan dia) dan menerangkan dari nagari mana dia berasal. Biasanya sang imigran akan dipinjamkan tanah sebagai lahan usaha di nagari barunya ini. Jika sang imigran tidak mendapati penghulu suku yang sama, maka dia boleh memilih satu diantara penghulu suku yang ada di nagari tersebut untuk ditepati (minta pengayoman). Privilege yang akan didapat imigran jenis kedua ini tentu berbeda dengan jenis pertama. Biasanya suku-suku “penguasa” suatu nagari adalah suku-suku yang mendirikan nagari tersebut (membuka wilayah yang dahulunya hutan menjadi lahan pertanian kemudian pemukiman). Namun tidak tertutup kemungkinan suku-suku yang datang kemudian (jika jumlahnya sudah cukup signifikan) dapat pula menempatkan wakilnya (penghulu suku) dalam kepemimpinan kolektif nagari. Sistem federasi suku ini masih bertahan hingga sekarang dalam batas-batas tertentu.

Sistem pemerintahan nagari yang kompleks dan unik ini, beberapa kali mengalami benturan dengan sistem pemerintahan dari luar yang kemudian berkuasa (seperti kasus Johor yang jatuh ketangan koloni etnik Bugis). Nagari pernah berhadapan dengan sistem sentralistik Kerajaan Pagaruyung Hindu (1300-1450M) yang diimpor dari Jawa (Majapahit). Pernah pula menyesuaikan dengan sistem yang dianut Kerajaan Aceh Darussalam (1600-an) terutama saat wilayah Konfederasi Minangkabau di pinggir Samudera Hindia jatuh kebawah pengaruh kerajaan tersebut. Kemudian di periode 1800-1850 beberapa nagari dan federasi nagari di luhak(wilayah) Agam dan Limapuluhkota jatuh ke sistem pemerintahan Paderi yang militeristik yang diimpor dari tanah Arab. Dimasa ini nagari mengenal angkatan bersenjata. Setelah Paderi kalah oleh Belanda, nagari pun berhadapan dengan sistem pemerintahan kolonial.

Ketika mendarat di Minangkabau (1800-an), Belanda dibuat bingung oleh sistem pemerintahan nagari ini, terutama ketika berhadapan dengan sistem agrarianya yang aneh. Dalam nagari, tidak ada yang namanya hak milik pada tanah. Yang ada hanyalah hak pinjam, hak pakai, hak guna dan hak sewa. Tanah Nagari tidak boleh diwariskan sebagai hak milik karena digolongkan sebagai pusako tinggi. Ia juga tidak diwariskan menurut sistem waris Islam karena statusnya sebagai milik bersama. Perempuan ditunjuk sebagai pewaris (penjaga) tanah nagari ini.

Kembali ke si Belanda yang frustrasi menghadapi kenyataan sistem agraria ala Minangkabau ini, dia harus dipusingkan lagi dengan sistem federasi nagari dan kepemimpinan kolektif yang ultra demokratis. Belanda sangat mengharapkan wilayah Minangkabau itu seperti kerajaan yang banyak ditemui di Jawa, sehingga memudahkan untuk menguasainya (cukup dengan mendekati petinggi kerajaan). Belanda menempuh banyak cara untuk mengatasi kepusingannya ini, dari membangkitkan kembali Kerajaan Pagaruyung sampai kepada membuat pemerintahan tandingan dengan jabatan-jabatan seperti Tuanku Laras, Demang dan Penghulu Kepala. Istilah boleh lokal, namun praktek tetap kolonial. Pemerintahan tandingan ini wajib dipatuhi hukumnya diatas hukum adat dalam nagari.

Seratusan tahun berlalu setelah Belanda pergi, dan dimasa kemerdekaan, nagari kembali berbenturan dengan sistem pemerintahan baru. Kali ini yang punya ulah Jenderal Soeharto. Entah apa urusannya, bapak yang satu ini menyeragamkan berbagai pemerintahan lokal di Indonesia (tentu saja termasuk nagari) menjadi pemerintahan desa. Nagari dipecah-pecah menjadi desa. Sistem federasi suku yang menjadi jiwa nagari ambruk. Nagari hanya dipandang sebagai wilayah administratif saja sehingga dengan mudahnya dikapling-kapling. Penduduk suatu nagari secara administratif Orba bisa terpecah kedalam dua desa, dua kecamatan, dua kabupaten atau bahkan dua propinsi. Pembagian wilayah administrasi benar-benar tidak memandang eksistensi nagari (paling tidak sebagai wilayah). Hanya butuh waktu 25 tahun menghancurkan sendi-sendi nagari ini.

Sekarang setelah reformasi, nagari telah banyak berubah. Sistem federasi suku telah musnah. Tidak semua kesalahan milik Jenderal Soeharto. Etnik Minang sendiri punya andil cukup besar untuk menumbangkan kaidah lama yang berlaku pada sistem pemerintahan nagari.

Budaya merantau yang booming setelah peristiwa PRRI paling berjasa terhadap perubahan ini. Sekarang hampir 70% etnik Minang yang jumlahnya sekitar 12 juta orang lebih, berdiam diperantauan (di luar nagarinya). Bagaimana mungkin nagari (dengan sistem lama) akan eksis jika warga nagari (pilar sistem federasi suku) tidak ada lagi. Kepemimpinan kolektif juga sudah lama hilang, karena person nya ikut merantau. Disinyalir budaya merantau ini booming karena ketidakpuasan generasi baru etnik Minang terhadap sistem agraria nagari nya sendiri, sementara di rantau mereka dapat memuaskan dahaganya untuk memiliki tanah sendiri yang bersertifikat dan dapat diwariskan secara hak milik.

Sekarang elemen nagari yang tinggal hanya wilayah saja. Penduduk nagari juga sudah sangat heterogen, apalagi dikawasan perkotaan. Disini tidak mungkin lagi melihat seorang warga dari suku nya. Di kawasan daerah transmigrasi lain lagi ceritanya.

Akhirnya nagari harus berhadapan dengan globalisasi yang akrab dengan kapitalisme. Dan seperti sejarah panjangnya, nagari pun harus lagi-lagi menyesuaikan diri. Bentuk paling mutakhir dari nagari sekarang ini adalah dengan mengadopsi sistem Trias Politika, dimana pemimpin eksekutif nagari disebut Wali Nagari sedangkan lembaga legislatif adalah Badan Perwakilan Anak Nagari. Para penghulu-penghulu suku yang masih ada (tidak merantau) berhimpun dalam suatu badan ciptaan orde baru yang bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sesekali petinggi KAN ini dimintai pendapatnya atau sebagai pelengkap seremonial pejabat.

Dalam sistem baru ini nagari seolah-olah berada dibawah kecamatan, padahal wilayah aslinya bisa lebih besar dari wilayah kecamatan tersebut. Bisa juga wilayahnya sebagian ada di kecamatan tetangga, kabupaten tetangga atau bahkan propinsi tetangga. Sampai saat ini masih terjadi tarik ulur mengenai formulasi nagari ala reformasi ini.

Kalangan idealis menginginkan nagari berfungsi penuh dan dikembalikan seperti dulu (punya wilayah, penduduk dan pemerintahan), konsekuensinya desa, kecamatan dan kabupaten harus dibubarkan dan Propinsi Sumatera Barat akan berbentuk Konfederasi Nagari. Atau dengan menata ulang kabupaten/kota sedemikian sehingga wilayahnya merupakan Federasi Nagari (secara wilayah). Kalangan moderat berpendapat seharusnya yang dilestarikan adalah nilai budaya nagari saja, seperti halnya kasus Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta dan Keraton Cirebon. Sistem pemerintahan (karena telah terbiasa) ikut nasional saja.

Sepertinya titik kulminasi dari perdebatan ini masih jauh, sementara masyarakat telah berubah sedemikian cepatnya. Saya memprediksi pilar terakhir nagari (yaitu wilayah) pun tak lama lagi akan ambruk, karena banyak yang berpendapat sistem agraria nagari (tanah nagari/tanah ulayat) sudah tidak relevan lagi. Bagaimanapun masyarakat modern tidak akan sanggup mengekang nafsu kapitalisnya akan kepemilikan tanah secara pribadi.

Suatu masa nanti ketiga pilar nagari ini (sistem federasi suku, kepemimpinan kolektif penghulu suku dan sistem agraria tanah nagari) hanya akan tinggal legenda saja. Seperti si Malin Kundang di Pantai Padang sana. Wallahu ‘alam.