Tenang dulu, saya tidak sedang memprovokasi Anda, apalagi sedang berniat makar terhadap NKRI dan Konstitusi. Saya sebenarnya cuma sedang geli terhadap fenomena negeri ini sekaligus “iri” sama lembaga TNI yang bercikal bakal dari Tentara Keamanan Rakyat (baca: Tentara Dari Rakyat yang Merupakan Sahabat Rakyat) dan lembaga Polisi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Saya iri karena dunia loreng ini memberikan cukup banyak “sumbangan” terhadap warna dan image negeri ini. Setidaknya dari kepopuleran tokoh yang berasal dari dunia mereka pada nama jalan protokol diseluruh Indonesia. Hampir bisa ditebak, sebagian besar nama-nama jalan protokol terutama di luar Jawa menggunakan nama Jendral Besar Sudirman dan sisanya dikapling korban tragedi September 1965.

Sebenarnya tidak ada yang salah juga dengan penamaan ini, toh sekurangnya mereka pernah memperjuangkan sesuatu yang dapat dikenang, paling tidak untuk gengsi organisasinya. Tiga dasawarsa lebih kepemimpinan sang jendral kuat di negeri ini, memberikan ruang yang sangat leluasa untuk proyek “militerisasi” nama jalan itu. Selain itu pada era sang jendral juga berlaku tradisi mengambil tokoh dunia loreng sebagai pemimpin daerah seperti gubernur atau bupati/walikota. Khusus untuk tradisi terakhir ini, masih bisa kita lihat lestarinya pada pilkada DKI Jakarta barusan. Dunia loreng memang ruarrrr biasa! Tinggal comot salah satu orangnya dengan embel-embel jendral bintang sekian, maka jadilah ia pemimpin instan. Cukup dengan mengganti kostum lorengnya dengan baju safari atau busana daerah jadilah ia pemimpin.

Jadi sebetulnya kita patut “gembira” juga melihat penampakan yang sangat lazim ini. Bangsa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Bahkan jika anda-anda pembaca sekalian memilih untuk tidak sekolah dan buta huruf sampai tua, tidak akan terjadi apa-apa kok sama bangsa ini. Anda akan bisa tetap bernafas lega seperti biasa dan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Anda butuh apa? Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden sekalipun. Tinggal comot aja kok dari dunia loreng. Pasti memuaskan. Sudah Terbukti dan Teruji, bak kata Mbak Mega. Gitu aja kok repot, bak kata Gus Dur. Dan metode ini pun terbilang Hi Tech bak kata Pak Habibie.

Butet Kertaradjasa mungkin hanya orang gila yang bermimpi bahwa republik ini akan menjadi Republik Seniman dengan mengganti nama jalan Ahmad Yani dengan Ahmad Dhani, walau hanya semalam saja. Saya pun mungkin hanya orang gila yang bermimpi bahwa republik ini sebenarnya Republik Sastrawan, walaupun saya tahu bahwa salah satu pencetus nasionalisme Indonesia terutama dalam pengembangan Bahasa Indonesia adalah para sastrawan angkatan 1920-an. Lewat karya-karya mereka lah untuk pertama kalinya bangsa ini merasa sejajar dan sama pintar dengan bangsa penjajahnya. Karya-karya mereka melintasi sekat-sekat organisasi kedaerahan pada zamannya, bahkan melintasi zaman itu sendiri sampai pada saat sekarang ini.

Saya akan lebih dianggap gila lagi jika mengklaim republik ini sebagai Republik Diplomat. Lho mengapa harus diplomat? Kecuali Anda semua belum tahu sama sekali (berterima kasih lah pada buku sejarah versi lite yang anda baca sejak SD) bahwa pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia itu belum seluas sekarang, maka saya dengan jumawa akan katakan bahwa Anda telah kecolongan (mengutip sedikit iklan mizone).

Mungkin yang paling tenar hanya kasus kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi tahun 1962 (ingat ini pun karena proses diplomasi). Namun diluar itu Anda semua perlu tahu, pada saat proklamasi, diseantero Nusantara ini yang sebelumnya di klaim sebagai bagian wilayah Pax Nederlandica, masih terdapat sekitar limapuluh daerah merdeka yang luasnya bervariasi. Misalnya Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bulungan (yang wilayahnya sebagian besar Kalimantan Timur sekarang), Kesultanan Pelalawan dan Siak Sri Indrapura di Riau, Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan Tenggara Tengah, Kesultanan Aceh Darussalam yang sedang vakum kekuasaan setelah 30 tahun kalah perang, dan pulau-pulau kecil di lautan antar pulau-pulau Indonesia. Daerah-daerah merdeka ini kemudian menyusul bergabung kedalam republik ini satu persatu, dan mereka masing-masing punya catatan dan bukti tertulis tentang itu. Cuma saja malang nasib mereka, setelah bergabung mereka menjelma menjadi kabupaten antah berantah yang tak dikenal lagi.

Khusus untuk lautan dalam kepulauan Indonesia kita dapatkan dengan proses diplomasi Deklarasi Juanda. Dengan proses diplomasi pula kita mengembalikan daerah-daerah yang dicaplok Belanda selama revolusi. Dan dengan diplomasi itu juga bangsa kita dipandang sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di forum PBB serta perjanjian-perjanjian internasional. Terakhir dengan diplomasi juga kita mendapatkan tambahan wilayah ZEE yang jaraknya 200 km dari garis pantai terluar kita, sehingga kapal-kapal perang angkatan laut kita bisa dengan gagah dan leluasa menjelajah dan mengibarkan bendera disana.

Tentu, maksud tulisan saya bukan untuk mendiskreditkan apalagi mengecilkan peran militer. Keduanya saling mendukung. Diplomat memang cenderung ditelan sejarah dan hilang tanpa bekas. Sedangkan militer bernasib lebih baik. Namanya bertaburan pada jalan-jalan dan gedung di seantero negara, dan dikenang bak selebriti didalam buku sejarah resmi. Setiap aksinya adalah heroik dan pantas dibikinkan prasasti. Sebuah pertempuran kecil merebut setasiun kereta api, layak dianggap sebagai andil memperjuangkan keutuhan NKRI. Sebuah motorboat yang karam kena torpedo, pantas ditulis sebanyak tiga halaman dalam buku sejarah resmi. Sebuah helikopter yang jatuh karena kelalaian jurumudi, mengantar penumpangnya menjadi pahlawan negeri ini. Salut untuk militer. MERDEKA!

(Saya dedikasikan secara khusus untuk para diplomat yang telah melunakkan hati Gerakan Aceh Merdeka, sehingga memungkinkan mereka untuk menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2007 lalu, serta mencegah berlanjutnya pertumpahan darah antar sesama saudara sebangsa diatas bumi pertiwi tercinta)