Saya berpikir lebih dari dua kali sebelum menulis postingan ini. Namun setelah mempertimbangkan bahwa efek kontroversi dan salah paham itu pun sifatnya relatif, maka saya beranikan diri untuk menulis karena saya sadar masih banyak pula orang yang berpikir lebih dari dua kali untuk memahami maksud saya setelah membaca artikel ini. Sedemikian sensitifkah artikel kali ini? Saya juga tidak punya prediksi tentang itu. Lagi-lagi ini relatif terhadap penafsiran pembaca. Seorang anggota TNI, mahasiswa dan politisi dimungkinkan untuk menafsirkan secara berbeda.

Mengawali opini saya, saya akan cuplikkan serpihan fakta yang saya comot dari media massa yang menjadi inspirasi postingan kali ini :

  1. Metro TV pada hari kemerdekaan menayangkan berita berjudul “Mantan Anggota GAM Menghadiri Upacara Hari Kemerdekaan RI”.
  2. Asrama mahasiswa Papua di Denpasar, Bali diteror orang tidak dikenal karena tidak memasang bendera merah putih.
  3. Sebagian warga Papua di Merauke tidak memasang bendera merah putih karena harga bendera sangat mahal yaitu Rp.15.000,- / potong. Uang sejumlah itu lebih diperlukan mereka untuk membeli beras dan minyak goreng.
  4. Sebuah desa di pantai utara Jawa Tengah telah bertahun-tahun tidak memasang bendera merah putih pada saat 17-an, karena menurut pemahaman mereka, kemerdekaan sejati adalah didalam hati, bukan pada materi bendera yang mereka anggap simbol belaka. Warga desa tetangga mereka dan pemerintah daerah setempat memaklumi sikap mereka tanpa harus mencap mereka separatis.
  5. Prof. Taufik Abdullah berpendapat, akar nasionalisme model Indonesia itu sebenarnya adalah solidaritas sosial yang bisa kita saksikan muncul di kampung-kampung pada saat perayaan 17-an. Akar nasionalisme kita bukan romantisme ala Italia, chauvinisme ala Jerman dan Jepang, tribalisme ala negara-negara Arab atau liberalisme ala Amerika Serikat.

Berangkat dari serpihan fakta diatas saya bangun keprihatinan saya yang sebelumnya telah saya perkenalkan lewat judul postingan ini. Saya miris menyaksikan bahwa ternyata dipelosok negara ini, ribuan kilometer dari ibukota masih ada warga negara kita yang memasang bendera karena takut. Takut akan ditegur tentara, takut di cap sebagai pemberontak bahkan takut di cap sebagai mantan pemberontak. Mereka membeli dan memasang bendera dengan mengorbankan uang yang pada saat yang sama lebih diperlukan oleh mereka untuk membeli beras dan minyak goreng. Benarkah mereka tidak cinta pada negeri ini. Jika tidak, maka tidak menurut siapa? Siapakah yang begitu berkuasa mendefinisikan secara sepihak rasa cinta itu.

Terkadang saya merasa lucu melihat rasa cinta tanah air diwujudkan dengan menghafal Pancasila, Pembukaan UUD atau lagu kebangsaan yang konon kabarnya panjangnya sampai tiga stanza. Sedangkal itukah rasa nasionalisme didefinisikan.

Meskipun saya bukan orang Aceh atau Papua, satu ketika saya merasa sedih melihat warga memasang bendera hanya karena takut. Apalagi dimasa konflik dahulu warga Aceh dipaksa memakai KTP merah putih untuk membuktikan bahwa darah mereka juga merah putih. Anggota-anggota GAM dan OPM yang istilahnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi wajib memberikan sumpah setia kepada NKRI. Irwandi Yusuf yang mantan GAM, diberi pertanyaan oleh para wartawan apakah yang bersangkutan masih hafal lagu Indonesia Raya dan Pancasila.

Sungguh, jika saya berada di posisi mereka-mereka itu, sebagai manusia biasa yang juga punya perasaan, saya akan merasa sangat terhina. Saya merasa bahwa saya adalah warga negara kelas dua, atau lebih kasarnya lagi, warga daerah taklukan, seperti warga Palestina dan Irak nun jauh di Timur Tengah sana.

Lalu apa esensi perjanjian damai yang umurnya sudah dua tahun itu, jika mereka masih saja dianggap memikul dosa warisan. Kapan coreng dimuka mereka akan hilang. Kapan mereka akan benar-benar dianggap saudara sekandung sebangsa lagi. Kapan mereka tidak akan ditanya tanya lagi perkara kecintaan mereka terhadap negeri ini dengan menghafal Pancasila dan Lagu Indonesia Raya. Sungguh makna nasionalisme dan cinta tanah air yang dipaksakan oleh suatu kekuatan justru menihilkan makna hakiki yang paling sederhana dari kemerdekaan itu sendiri.

Saya lahir dan besar di Sumatera Barat. Daerah yang memberontak dan kalah pada tahun 1956. Saya lahir tahun 1983, dan dimasa kecil saya pada tahun 1990-an, saya masih merasa daerah saya adalah daerah taklukan. Bapak saya yang penjaga sekolah dasar begitu takutnya untuk terlambat menaikkan dan menurunkan bendera didepan sekolah yang berjarak seratus meter dari KODIM. Saya yang bertugas menurunkan bendera setiap senja akan dihardik dan dimarahi jika terlambat lima menit saja. Bapak pernah menginap semalam di KODIM dan “dicuci otaknya” ketika satu ketika alpa menurunkan bendera karena kami sekeluarga baru datang dari luar kota. Sekarang saya pikir kasus itu persis sama dengan yang dialami AM Fatwa ketika makar terhadap Soeharto.

Ahh, saya tidak tahu apakah warga Aceh sana juga butuh waktu 30 tahun lebih seperti warga kampung saya untuk benar-benar merasa merdeka didalam hati mereka. Tulus mengutarakan cinta, pada tanah warisan nenek moyang mereka. Dengan cara mereka sendiri. MERDEKA!